Artikel
MASALAH KEBANGSAAN DAN KENEGARAWANAN
October 2, 2015
0

MASALAH KEBANGSAAN DAN KENEGARAWANAN

(TANTANGAN BAGI INDONESIA MODERN)

 

Oleh: Ahmad Syafii Maarif

 

Pendahuluan

Sebagai bangsa dan negara baru dengan 13.466 pulau dan sekitar 250.000.000 penduduk yang kaya dengan etnisitas, sub-kultur, bahasa lokal, dan agama, Indonesia masih harus bergumul dengan berbagai masalah besar yang tidak mudah. Tetapi kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah yang maha pengasih dan maha penyayang karena bangsa dan negara ini masih bisa bertahan dengan segala beban berat sejarah yang harus dipikulnya. Di antara tantangan yang perlu  dijawab dengan sungguh-sungguh adalah perlunya pemantapan masalah kebangsaan dan kenegarawanan agar beban berat itu bisa diatasi bersama-sama dalam tempo yang tidak terlalu lama. Berjibun masalah bangsa yang belum terselesaikan, sebab utamanya bolehjadi terletak pada lemahnya kepemimpinan nasional dan daerah yang mengakibatkan kepercayaan rakyat terhadap sistem kekuasaan menjadi tipis dan merosot.[1] Mari kita bicarakan selanjutnya.

 

Masalah kebangsaan dan kenegarawanan

Sekalipun pembentukan bangsa dengan faham kebangsaannya telah mendahului lahirnya negara di Indonesia, tidak dengan sendirinya kita telah kokoh dan mantap secara kultural. Konsep nation and character building yang telah dibincangkan oleh para pemimpin kita jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, dalam perjalanan sejarah konsep itu masih saja relevan dengan suasana kita hari ini. Masalah integrasi nasional di lingkungan otonomi daerah yang dipusatkan pada Dati II yang jumlahnya lebih dari 500 itu bukanlah perkara sederhana dan enteng bagi bangsa dan negara muda ini.

Trilogi Bung Karno yang serba ideal dalam format: berdaulat dan bebas dalam politik, berkepribadian dalam kebudayaan, dan berdikari dalam ekonomi, dapat dibaca dalam Pidato Presiden Soekarno di bawah judul “Nawaksara,” yang disampaikan pada 22 Juni 1966,[2] saat kekuasaannya hampir tumbang. Terlepas dari situasi politik yang mencekam ketika itu, trilogi ini mengandung cita-cita kemerdekaan Indonesia yang perlu selalu diingat untuk diwujudkan dalam strategi pembangunan nasional. Tetapi cita-cita mulia ini hanya mungkin dilakukan oleh para  negarawan dalam sistem demokrasi yang sampai hari ini masih mencari bentuk yang pas. Sebuah sistem demokrasi di tangan politisi yang defisit kenegarawanan samasekali bukanlah solusi bagi  Indonesia, tetapi merupakan racun yang mematikan harapan rakyat banyak. Kehadiran mereka di panggung politik nasional dan daerah malah dapat semakin memperpanjang penderitaan rakyat banyak dan memperberat beban yang harus dipikul oleh bahu bangsa ini. Mereka pada umumnya adalah sosok tunavisi dan tunamoral. Indonesia kini sedang berada dalam suasana yang serba beracun itu. Bangsa ini sangat memerlukan munculnya para negarawan sejati, sebagaimana yang akan kita telusuri kualitasnya pada saatnya sebentar lagi.

Mohammad Hatta dalam sebuah pidatonya pada 22 Nop. 1950 di bawah judul “Pancasila Harus Dipegang Teguh” menggariskan dua syarat yang harus dipenuhi untuk keberhasilan sistem demokrasi: pertama, tanggung jawab, kedua kejujuran. Tanpa kedua syarat ini, demokrasi akan berubah menjadi anarki.[3] Hatta dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia, dalam teori dan praktik. Demokrasi Indonesia yang kita saksikan sekarang ini masih jauh dari syarat yang ditekankan Bung Hatta itu. Bagi Hatta, politik itu harus “berdasar kejujuran dan kesucian,”[4] sesuatu yang nyaris absen dalam perpolitikan kita hari ini.

Tetapi, ke depan harus ada jalan keluar untuk menembus kebuntuan demokrasi ini. Sistem pemilu (pemilihan umum) yang bebas, jujur, dan adil adalah satu-satunya jalan yang melekat dengan demokrasi itu. Suka atau tidak suka, jalan itu harus dilalui, tidak ada jalan lain. Di sinilah masalahnya, tidak semua orang sabar dengan serba kelambanan dan kelemahan sistem demokrasi ini. Tetapi untuk mengulang lagi sistem otoritarian adalah sebuah sikap a-historis.

Dalam sejarah Indonesia modern, sudah dua kali demokrasi ini diterpedo oleh kekuatan otoritarianisme. Pertama tahun 1959 di bawah payung Demokrasi Terpimpin (1959-1966); kedua di bawah sistem Demokrasi Pancasila (1966-1998), sebuah periode yang cukup panjang. Di bawah dua sistem yang masih menggunakan sebutan demokrasi itu, dalam realitas yang berlaku adalah sistem politik yang anti demokrasi, karena tidak ada kebebasan warga. Demokrasi memang bukan sistem politik yang ideal, tetapi peradaban umat manusia belum menemukan sistem yang lebih baik dari itu dalam arti terjaminnya kebebasan warga negara dalam menentukan pilihan politiknya, termasuk dalam hal memilih pemimpin.

Dalam sejarah Indonesia kontemporer, peran resmi perguruan tinggi (PT) dalam memantapkan sistem demokrasi tidak selalu terasa. Padahal di kampus-kampus PT para pakar politik, sosial, dan ekonomi tidak kurang jumlahnya. Bahkan tidak jarang PT memilih tiarap, jika bukan menjadi bagian dari sistem anti demokrasi yang pernah kita alami. Sikap membisu PT terhadap masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan sama artinya dengan membiarkan negeri ini terlunta-lunta dalam upaya meraih tujuan kemerdekaan berupa tegaknya keadilan yang merata bagi seluruh rakyat.

Bahwa ada di antara sivitas akademikanya yang bersuara lantang, memang tidak dinafikan, tetapi semuanya itu adalah suara pribadi, bukan pendapat lembaga. Dari forum pelantikan pengurus HIPIIS (Himpunan Indonesia Pengembang Ilmu-ilmu Sosial) di kampus UNS ini, saya berseru: Please, speak out, Sirs/Madams, this trembling nation is badly waiting for your sharp analysis and constructive comments to cure the uncertain and complicated situation! Waktunya sudah sangat tinggi bagi PT untuk turun gunung dalam kerja menyelamatkan masa depan bangsa dan negara tercinta ini.

 

Negarawan dan politisi

Pada 24 Mei 2004, saya pernah membuat pernyataan berikut ini: “IBU pertiwi sangat kikir untuk melahirkan negarawan dengan visi jauh ke depan. Seorang negarawan adalah sosok pemimpin yang lebur dan larut untuk kepentingan umum. Yang banyak terlahir dari rahim pertiwi sekarang ini adalah politisi yang membuat kepentingan umum larut pada dirinya.”[5] Tetapi seorang politisi yang jujur punya potensi untuk tampil sebagai negarawan melalui perenungan yang mendalam dan latihan-latihan spiritual yang serius dan ketat. Lagi, pernah saya tulis:

Negarawan tidak bisa dan tidak biasa berpura-pura, ucapan dan tindakannya adalah suara hati nuraninya. Antara otak, hati, dan perbuatan tidak diberi peluang untuk pecah kongsi. Otak berpikir jernih, hati memancarkan kearifan, perbuatan hanyalah mengaktualisasikan kejernihan dan kearifan itu dalam mengurus masalah-masalah negara dan bangsa.[6]

Ternyata tipe negarawan seperti yang tergambar ini tidak mudah didapatkan di negeri ini. Yang sempat muncul adalah orang-orang besar, tetapi belum tentu punya kualifikasi sebagai negarawan.

Menurut Prof. J. Rufus Fears, ada empat kualitas yang wajib dimiliki oleh seorang yang benar-benar negarawan.

  1. A bedrock of principles (sebuah landasan yang kuat bagi prinsip yang dianut)
  2. A moral compass (sebuah pedoman moral)
  3. A vision (sebuah visi)
  4. The ability to build a concensus to achieve the vision (kemampuan membangun konsensus untuk meraih visi itu)[7]

Seorang negarawan haruslah “membangun programnya atas dasar kebenaran yang kokoh, tak berubah, dan mendasar.” Dengan pedoman moral yang diyakini, seorang negarawan tidak boleh hanyut dipermainkan oleh opini publik dan menyesuaikan dirinya opini itu. “Seorang negarawan,” tulis Fears, “tidak memerintah berdasarkan poling opini publik.” Visinya tentang ke mana rakyat dan negerinya harus dibawa terbaca dengan jelas. Bukan saja untuk masa dekat, tetapi jauh menembus ke depan. Tetapi semuanya itu tidak akan tercapai, jika tidak punya kemampuan untuk membangun konsesnsus sebagaimana dituntut oleh kualitas yang keempat. Tanpa konsensus, semuanya mungkin akan berujung dengan kesia-siaan.[8]

Bila dikaitkan dengan situasi kita, orang-orang besar Indonesia umumnya punya visi yang jauh ke depan, tetapi tidak selalu kokoh dalam prinsip, belum tentu punya pedoman moral yang jelas, dan lemah dalam membangun konsensus yang mendapat dukungan luas dari rakyat. Memang kita pernah punya orang-orang besar yang negarawan, tetapi mereka tidak diberi kesempatan untuk menduduki posisi pertama di negara ini. Saya tidak tahu apakah pemilu tahun 2014 ini akan memunculkan orang-orang besar yang negarawan, atau akan tetap saja mengulangi hasil pemilu-pemilu terdahulu yang lebih banyak menghasilkan politisi rabun ayam yang tunavisi dan tunamoral. Kasihan bangsa dan negara ini.

 

Akhirnya

Untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terus berulang, saya berharap PT akan memanfaatkan hari-hari yang singkat ke depan untuk turut membentuk opini publik, demi memilih wakil-wakil rakyat dan calon presiden/wakil presiden yang punya potensi menjadi negarawan, sesuai dengan kualifikasi di atas. Di bawah pimpinan para negarawan, pilar-pilar kebangsaan Indonesia pasti akan semakin kokoh dan utuh, dan tujuan kemerdekaan berupa tegaknya keadilan dan meratanya kesejahteraan buat semua menjadi realitas keseharian, tidak lagi menggantung jauh di awan tinggi. Ke arah tujuan kemerdekaan yang kongkret itulah sejarah Indonesia modern harus digerakkan.

(Disampaikan sebagai pidato kunci di forum pelantikan pengurus HIPIIS di kampus Universitas Sebelas Maret, 29 Januari 2014)

 

 

Surakarta, 29 Jan. 2014

 

[1] Jumlah pejabat legislatif yang terjerat  kasus hukum yang dikeluarkan Kemdagri Feb. 2013 sungguh mengerikan. Ada sejumlah 2.976 anggota DPRD (Dati I dan Dati II) yang berurusan dengan hukum. Rinciannya: 431 anggota DPRD Dati I yang terseret kasus hukum, 83,76% dalam tindak pidana korupsi; 2.545 anggota DPRD Dati II, 40,07% kasus korupsi. Tidak hanya sampai di situ, beberapa anggota DPR pusat mengalami nasib serupa. Di ranah eksekutif yang terseret masalah hukum, angkanya juga mencapai 304 orang: 22 gubernur, 7 wakil gubernur, 156 bupati, 46 wakil bupati, 41 wali kota, dan 20 wakil kota. Lih. Bambang Soesatyo, “Memilih Presiden Yang Memimpin,” Suara Merdeka, 11 Jan. 2014. Demikian besarnya jumlah pejabat yang korup, tokh Indonesia merdeka masih mampu bertahan, apalagi jika praktik korupsi bisa dikurangi sampai batas-batas jauh, bangsa ini akan menjelma menjadi bangsa besar yang bermartabat.

[2] Lih. Pidato Presiden Soekarno tentang Nawaksara pada 22 Juni 1966 di depan Sidang MPRS, tetapi sidang menolak pidato ini.

 [3] Lih. Google tentang pidato Muhammad Hatta: “Pancasila Harus Dipegang Teguh” di Pematang Siantar, 22 Nop. 1950.

[4] Ibid.

[5] Lih. kutipan Aridus dalam “Teologi Pembaruan?” dalam Bali Post, 3 April 2005.

              [6] Resonansi Ahmad Syafii Maarif, “Membedakan Negarawan dan Politikus” dalam Republika, 9 Maret 2010.

 [7] Lih. Brett and Kate McKay, “The Qualities of a True Statesman”, 30 Jan. 2012, via Google.

 [8] Ibid.

Leave a Reply